*Webinar Ngaji Hukum 2021*
"Islam Memandang Kejahatan Seksual dan Solusi Yang Ditawarkan"
_Sabtu, 30 Oktober 2021, pukul 13.00 WIB_

https://ipb-university.zoom.us/j/98585773242?pwd=SmR1YndHeTBOdVZlcXVNdnJqOWlKZz09

Ubah Nama: *UKHUWAH-Nama Lengkap*

💢 *instagram.com/supraha*

Majelis Ormas Islam (MOI) bergerak bersama umat meminta Menteri Pendidikan mencabut Permen No. 30 tahun 2021 yang secara tidak langsung melegalisasi zina laknat berbasis _sexual consent_ dan LGBT berbasis kesetaraan gender. Mohon doa dan kebersamaan umat. | Dr. Wido Supraha

Emailing PERNYATAAN SIKAP MAJELIS ORMAS ISLAM (PERMENDIKBUDRISTI NO. 30 TAHUN 2021) - .pdf

*UMAT ISLAM MULAI BERGERAK MENOLAK PERMEN TENTANG KEKERASAN SEKSUAL*
Oleh: Dr. Adian Husaini (www.adianhusaini.id)

Umat Islam Indonesia mulai bergerak untuk menolak Permendikbud Ristek tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Permen PPKS), yaitu Permen No 30 tahun 2021. Adalah Ormas *Persatuan Umat Islam (PUI)* yang pada 30 Oktober 2021 mengeluarkan pernyataan resmi.

Sebagai Ormas Islam yang selama puluhan tahun bergerak di bidang pendidikan ini, Permendikbud Ristek No 30 tahun 2021 itu dinilai oleh PUI, bertentangan dengan nilai-nilai moralitas Pancasila. PUI mengingatkan, bahwa tujuan pendidikan sebagaimana diamanahkan UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3 adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Sedangkan muatan Permendikbud Ristek ini jelas bertentangan dengan Tujuan Pendidikan Nasional itu. "Terlihat sangat nyata bahwa Permendikbud Ristek nomor 30 tahun 2021 mengadopsi draft lama Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) yang telah ditolak masyarakat luas dan DPR pada periode 2014-2019 karena jelas bertentangan dengan Pancasila."

Sebagaimana landasan filosofis draf lama RUU P-KS, hal yang sama jelas tersurat dalam Permendikbud Ristek no 30 tahun 2021, yakni paradigma sexual-consent. Paradigma ini memandang bahwa standar benar dan salah dari sebuah aktifitas seksual tidak lagi berdasarkan pada agama, tetapi berganti kepada persetujuan dari para pihak. Artinya, selama tidak ada pemaksaan, selama telah berusia dewasa, dan selama ada persetujuan, maka aktifitas perzinahan dianggap halal.

Begitu juga, Permendikbud No 30 tahun 2021 ini membuka peluang legalisasi LGBT. Sebab, selama tindak homoseksual atau lesbian itu dilakukan dengan persetujuan para pelaku, dan tidak ada kekerasan atau pemaksaan, maka itu dianggap hal yang boleh dilakukan dan tidak dipersoalkan.

"Praktik Zina dan LGBT adalah salah satu sebab utama maraknya tindak kejahatan seksual terhadap perempuan maupun anak-anak selama ini, maka negara tidak boleh malah memperluas berkembangnya praktik ini," begitu bunyi pernyataan PUI, yang ditantangani oleh Wakil Ketua Umum dan Sekjen PUI (Dr. Wido Supraha dan H. Raizal Arifin).

Menurut PUI, dunia pendidikan adalah benteng terakhir dalam menjaga moralitas bangsa dari serbuan pemikiran asing yang merusak nilai-nilai Pancasila di NKRI. PUI masih percaya bahwa Kemendikbud Ristek sangat peduli dalam persoalan ini dalam pengembangan regulasi pendidikan di NKRI.

PUI menyatakan mendukung segala upaya penghilangan dampak negatif dari aktifitas seksual, tapi dengan cara yang lebih komprehensif sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, sehingga kalimat ‘Kekerasan Seksual’ dapat diganti dengan ‘Kejahatan Seksual’ yang lebih kompatibel dengan KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) dan mencakup berbagai bentuk perzinahan yang telah dilarang agama, sebagai wujud Berketuhanan Yang Maha Esa dan Berkemanusiaan Yang Adil dan Beradab.

"Dengan demikian, PUI meminta kepada Mendikbud Ristek untuk mencabut Permendikbud No 30 tahun 2021 atau digantikan dengan aturan baru yang sesuai jiwa dan nilai-nilai Pancasila, dan agar dalam pembahasannya melibatkan organisasi keagamaan yang juga menjadi stakeholder dalam pengelolaan pendidikan tinggi di Indonesia, agar setiap peraturan yang keluar dapat berlaku efektif karena telah sesuai dengan norma-norma masyarakat Indonesia yang ber-Pancasila," demikian akhir pernyataan PUI.

*

Dalam artikel yang lalu, saya sudah menulis, bahwa Permendikbud No 30 tahun 2021, memang terlalu sekuler dan mengabaikan ajaran agama. Di dalam NKRI yang jelas-jelas menyatakan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa, maka nilai-nilai agama tidak dapat diabaikan. Persoalan seksualitas dan keluarga adalah masalah fundamental bagi keberlangsungan suatu bangsa.

Apalagi untuk Indonesia yang menyatakan sebagai satu negara religius.
Guru besar Ilmu hukum Universitas Indonesia, Prof. Hazairin, dalam bukunya, Demokrasi Pancasila, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990, cet.ke-6), menulis: "bahwa yang dimaksud dengan Tuhan Yang Maha Esa itu ialah Allah, dengan konsekuensi (akibat mutlak) bahwa "Ketuhanan Yang Maha Esa" berarti pengakuan "Kekuasaan Allah" atau "Kedaulatan Allah".

Prof. Notonagoro, pakar hukum dan filsafat Pancasila dari UGM, menulis dalam bukunya, Pancasila, Secara Ilmiah Populer (Jakarta, Pancuran Tujuh, 1971): "Sila ke-Tuhanan Yang Maha Esa mengandung isi arti mutlak, bahwa dalam Negara Republik Indonesia tidak ada tempat bagi pertentangan dalam hal ke-Tuhanan atau keagamaan bagi sikap dan perbuatan anti ke-Tuhanan atau anti keagamaan dan bagi paksaan agama." (hlm. 73).

Tahun 1976, pemerintah RI membentuk Panitia Lima yang menerbitkan buku Uraian Pancasila. Anggota Panitia Lima ialah: Mohammad Hatta, Prof. H.A. Subardjo Djoyoadisuryo SH, Mr. Alex Andries Maramis, Prof. Sunario SH, dan Prof. Abdoel Gafar Pringgodigdo SH. Dalam uraiannya tentang kedudukan sila pertama, Panitia Lima merumuskan: "Dasar Ketuhanan Yang Maha Esa jadi dasar yang memimpin cita-cita kenegaraan kita, yang memberikan jiwa kepada usaha menyelenggarakan segala yang benar, adil dan baik, sedangkan dasar kemanusiaan yang adil dan beradab adalah kelanjutan dalam perbuatan dan praktik hidup dari dasar yang memimpin tadi." (Lihat, Muhammad Hatta, Pengertian Pancasila, (Jakarta: CV Haji Masagung, 1989).

Permendikbud Ristek No 30 tahun 2021 memang jelas-jelas mengabaikan ajaran agama. Ukuran baik-buruk dalam soal seksualitas, harusnya didasarkan kepada agama. Apalagi Permendikbud 30 tahun 2021 itu diterapkan untuk semua kampus di Indonesia. Sepatutnya, yang lebih tepat adalah Permendikbud Ristek tentang Kejahatan Seksual, yang mencakup kejahatan perzinahan, perkosaan, pelecehan seksual, homoseksual dan lesbian, dan kejahatan seksual lainnya.

Semoga Mendikbud Ristek bersedia mendengar aspirasi umat Islam, seperti yang disuarakan oleh PUI. (Depok, 1 November 2021).

Selamatkan Pendidikan Indonesia dari Legalisasi Perzinahan dan LGBT.

https://pui.or.id/pernyataan-sikap-pui-tentang-permendikbudristek-ri-no-30-tahun-2021/

Program Pesantren Kilat Khusus Bapak/Ibu yang menjelang pensiun atau sudah pensiun. Saya diminta panitia sebagai salah satu pematerinya. Silahkan dapat dishare ya.

https://www.instagram.com/tv/CV4matShBkE/?utm_medium=copy_link

@supraha

Rundown Acara Pesantren Masa Pensiun.pdf

Photo from Wido Supraha

Rektor Universitas NU Yogyakarta, Prof. Dr. Purwo Santoso: Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 memiliki banyak persoalan. Logika yang dibangun cenderung liberal, sehingga menjadi kontroversial. _"Itu logika liberal, yang jadi acuan itu perasaan dipaksa dan tidak dipaksa. _Consent,_ persetujuan. ... Rektor disuruh menjadi asisten polisi."_

Pengamat Pendidikan Islam UIN Jakarta, Jejen Musfah: _"Saya menduga, kritik dari banyak kalangan itu adalah karena frasa dalam Permendikbud ini seolah-olah membolehkan hubungan seks di lingkungan kampus, jika keduanya sama-sama suka."_

*#StopLegalisasiZina #StopLGBT*
*#CabutPermendikbudRistekNo30Tahun2021*

@supraha
Telegram: t.me/supraha

MUI Soroti Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021

Sosialisasi Penyikapan Terhadap RUU TP-KS bersama BKPRMI (Badan Kerjasama Pemuda Remaja Masjid Indonesia)

@supraha

SIARAN PERS PAHAM JAKARTA
No. 30/PAHAM-Jkt/XI/2021,
Jakarta, 9 November 2021

KEBERATAN ATAS "PERMENDIKBUD NO.30/2021 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI PERGURUAN TINGGI",
DAN SARAN PERBAIKANNYA

PAHAM Jakarta pada hari ini, Selasa (9/11) telah menyampaikan Surat Keberatan kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI atas Permendikbudristek No.30/2021 yang mengandung paradigma Sexual Consent (Persetujuan Seksual) sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 5 Ayat (2) huruf b, f, g, h, j, l, m, n, dan Pasal 5 Ayat (3) sebagai syarat yang menentukan terlarang atau tidak terlarangnya perbuatan seksual, hubungan seksual atau perilaku seksual lainnya.

Bahwa norma yang terkandung dalam sebagian Pasal 5 Ayat (2), dan Ayat (3) bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, UU Sisdiknas, Norma Agama, dan Nilai Kesusilaan dalam Masyarakat.

Atas pertentangan nilai dan norma dalam Pasal 5 Permendikbudristek No.30/2021 dengan Peraturan Perundang-Undangan di atasnya, bertentangan dengan nilai-nilai agama yang dianut di Indonesia, serta bertentangan dengan nilai kesusilaan yang diyakini oleh masyarakat Indonesia, maka dengan ini kami PAHAM Jakarta menuntut Mendikbudristek untuk meninjau kembali materi muatan dalam Pasal 5 Permendikbudristek No.30/2021 tersebut.

PAHAM Jakarta juga memberikan Saran Perbaikan atas Pasal, Ayat dan/butir Permendikbudristek No.30/2021 sebagaimana tercantum selengkapnya di dalam scan Siaran Pers tertulis resmi berikut ini.

Demikian Pengantar Siaran Pers ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya Jurnalis Indonesia kami ucapkan terima kasih.

NURUL AMALIA, S.H., M.H.
Direktur

HELMI AL DJUFRI, S.SY., M.SI.
Sekretaris

Narahubung: 08128720206

Pusat Advokasi Hukum dan HAM Indonesia

Setelah 2 tahun rehat, Jambore Keluarga Quran (JKQ) akan kembali diadakan pada tanggal *8-9 Januari 2022.* Liburan seru bagi Keluarga Anda. Banyak teman, nambah iman.

Untuk pendaftaran silahkan menghubungi:
Indra: wa.me/6281291119996
Rangga: wa.me/6287881419825

🌐 *adabinsanmulia.org*

*Bedah Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 @PUSKITT UIA*
Bersama: Dr. Wido Supraha, M.Si.
_10 November 2021, pukul 08.50 WIB_

ZOOM ID: https://zoom.us/j/91614613393?pwd=RDBmUTh2bE1NRUJwV0hRK3I3dG1wQT09

Meeting ID: 916 1461 3393
Passcode: PUSKITUIA

DAFTARKAN DAN DAPATKAN E-SERTIFIKAT NYA: PENDAFTARAN : bit.ly/WEBINAR_PUSKITT

@supraha